POLITIK

VIVAnews – Peneliti Bidang Korupsi ICW Apung Widadi menyatakan, anggaran Rp20 miliar yang dihabiskan DPR untuk membangun ruang rapat baru Badan Anggaran DPR merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebutuhan perbaikan ruang rapat yang lain.

“Uang Rp20 miliar seharusnya cukup untuk merenovasi sejumlah ruangan yang perlu perbaikan, bukan hanya satu ruang Banggar,” kata Apung dalam sebuah acara di ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu 16 Januari 2012.

Dalam forum yang sama, Direktur Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menegaskan bahwa renovasi ruang rapat  Banggar senilai Rp20 miliar itu terkesan dipaksakan.

Ronald berpendapat, DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan dan mengefisiensikan setiap alokasi anggaran. Ia menambahkan, uang senilai Rp20 miliar untuk membangun satu ruang rapat di DPR sebenarnya mampu untuk membuat 174 MCK (Mandi Cuci Kakus) di berbagai desa miskin.

BERITA TERKAIT

Anggota DPR: RUU Kamnas Belum Mendesak

DPR belum membahas RUU Keamanan Nasional.

VIVAnews – Anggota Komisi I DPR, Paskalis Kosay, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tidak mendesak. Lebih baik, kata dia, memaksimalkan institusi yang sudah ada seperti polisi dan TNI.

“RUU ini tidak mendesak, karena aspirasi di luar lebih mengedepankan perbaikan redaksional,” kata Paskalis Kosay dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta. Sabtu, 14 Januari 2012.

RUU Kamnas nantinya, lanjut Paskalis, peran TNI akan menjadi lebih kuat karena bersifat strategis. Artinya Presiden sebagai Ketua Dewan Kemanan Nasional (DKN) berhak menentukan siapa yang akan menangani bila negara dalam kondisi bahaya, Kepolisian atau TNI.

“Kami belum bahas. Saya kira masing-masing fraksi nantinya akan punya pandangan. Jika undang-undang ini lebih banyak masalah, nanti dibahas dulu apa dikembalikan atau diteruskan,” ujarnya.

Sementara staf ahli bidang Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen (Purn) Dadi Sutanto, mengatakan RUU Kamnas diusulkan karena merupakan amanat UUD 1945 yang sejak berdirinya belum pernah diatur. Dadi menegaskan tidak ada satu kewenangan instansi manapun yang dihapus.

Setiap instansi mesti diatur pelibatannya dalam menangani keamanan agar tidak tumpah tindih. “Dalam keadaan tertentu, TNI misalnya Angkatan Laut bisa melakukan penegakan hukum di laut, Polisi nggak berwenang. Di udara TNI AU bisa menindak seperti melakukan intersep,” kata Dadi. (ren)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • %d blogger menyukai ini: